Pemerintah Indonesia telah mengumumkan kebijakan PPN 12 persen yang akan diberlakukan pada tahun 2021. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi defisit anggaran yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kesejahteraan pekerja di sektor pariwisata.
PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia) sebagai organisasi yang mewakili sektor pariwisata, menyatakan kekhawatiran mereka terhadap dampak kebijakan PPN 12 persen ini terhadap kesejahteraan pekerja. Mereka menilai bahwa kebijakan ini dapat memperberat beban biaya operasional bagi pelaku usaha pariwisata, yang pada akhirnya dapat berdampak pada pengurangan jumlah karyawan atau pemotongan upah.
Selain itu, PHRI juga meminta agar pemerintah memperhatikan kondisi sektor pariwisata yang masih dalam kondisi sulit akibat pandemi. Banyak hotel dan restoran yang mengalami penurunan pendapatan drastis dan kesulitan dalam mempertahankan operasional mereka. Dengan diberlakukannya PPN 12 persen, mereka khawatir kondisi ini akan semakin memburuk.
PHRI juga mengusulkan beberapa solusi untuk mengatasi dampak negatif kebijakan PPN 12 persen terhadap kesejahteraan pekerja. Mereka menyarankan agar pemerintah memberikan insentif atau stimulus kepada pelaku usaha pariwisata untuk mengurangi beban biaya operasional. Selain itu, PHRI juga meminta agar pemerintah memperhatikan kesejahteraan pekerja dengan memberikan bantuan atau perlindungan bagi karyawan yang terdampak pemotongan upah atau PHK.
Dengan memperhatikan kesejahteraan pekerja, PHRI berharap bahwa kebijakan PPN 12 persen ini tidak hanya memberikan manfaat bagi penerimaan negara, tetapi juga tidak merugikan karyawan di sektor pariwisata. Semoga pemerintah dapat mempertimbangkan usulan dari PHRI dan melakukan langkah-langkah yang tepat untuk menjaga keberlangsungan sektor pariwisata di tengah pandemi ini.
